Hak dan Tata Cara Tentang Memperoleh Informasi Publik

Daftar Hak Pemohon Informasi Publik

Setiap warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah hak yang dapat Anda peroleh:

• Hak Melihat dan Mengetahui: Setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang ada, serta menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi.
• Hak Memperoleh Salinan: Pemohon berhak mendapatkan salinan Informasi Publik, baik dalam bentuk dokumen digital (softcopy) maupun dokumen fisik (hardcopy).
• Hak Menyebarluaskan: Pemohon berhak untuk menyebarluaskan Informasi Publik yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Hak Meminta Informasi: Pemohon berhak meminta seluruh informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, kecuali informasi yang sifatnya rahasia atau dikecualikan berdasarkan undang-undang dan hasil uji konsekuensi.
• Hak Menerima Tanda Bukti: Pemohon berhak mendapatkan bukti penerimaan permohonan informasi berupa Nomor Pendaftaran / Register dari petugas PPID.
• Hak Menerima Kepastian Waktu: Pemohon berhak menerima pemberitahuan tertulis tentang diterima atau ditolaknya permohonan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Waktu ini dapat diperpanjang maksimal 1 x 7 hari kerja jika informasi belum dikuasai atau diputuskan statusnya.
• Hak Mengajukan Keberatan: Apabila merasa tidak puas (misal: permohonan ditolak, tidak lengkap, atau biaya tidak wajar), pemohon berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.
• Hak Gugatan & Sengketa: Pemohon berhak mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID, serta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Tata Cara & Ketentuan Memperoleh Informasi Publik

Berikut adalah ketentuan umum dan alur verifikasi yang berlaku untuk seluruh permohonan (baik online maupun offline):

1. Siapkan Dokumen Persyaratan Identitas
   Sebelum mengajukan permohonan, pemohon wajib menyiapkan dokumen identitas sesuai dengan kategorinya:
   • Perorangan: Salinan KTP, Surat Keterangan Disdukcapil, atau input NIK.
   • Kelompok Orang: Surat Kuasa beserta salinan KTP pemberi kuasa, atau input NIK ketua kelompok.
   • Badan Hukum: Salinan akta pendirian badan hukum yang disahkan Kemenkumham, atau nomor akta pendirian.
   • Karya Tulis Ilmiah: Surat pengantar dari perguruan tinggi atau surat izin penelitian dari instansi berwenang.
2. Ketentuan Pengajuan & Formulir
   
   • 1 (satu) kali pengajuan hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Jika butuh beberapa informasi berbeda, permohonan harus diajukan satu per satu.
   • Formulir wajib diisi dengan rincian: Nama lengkap, identitas (NIK/Akta), alamat, nomor telepon, email, rincian informasi yang diminta, tujuan penggunaan, dan cara pengiriman/pengambilan dokumen.
3. Verifikasi & Pemberian Nomor Pendaftaran
   
   • PPID akan memberikan Tanda Bukti / Nomor Register permohonan. Simpan nomor ini untuk melacak status melalui dashboard pemohon.
   • Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas melalui telepon. Ketidakcocokan antara form dengan bukti identitas (KTP/Akta) akan mengakibatkan penolakan permohonan.
   • Jika berkas tidak lengkap, petugas akan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap maksimal 3 (tiga) hari, dan pemohon diberi waktu 3 hari untuk melengkapinya.
4. Penyampaian Keputusan PPID
   Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja, PPID akan mengirimkan keputusan. Jika salinan dikabulkan, pemohon dapat mengambil/mengunduh informasi tersebut setelah membayar biaya penggandaan atau pengiriman jika dibutuhkan (menggunakan prinsip proporsional/biaya ringan).