Gunungkidul – Bupati Gunungkidul, Sunaryanta membuka secara resmi pelaksanaan High Level Meeting, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, yang digelar di Hotel Santika, Playen, Senin (6/3/2023).
Hadir dalam pertemuan ini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Hasto Hutomo, Dirut Bank BPD DIY Santoso Rahmat, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Wiwik Widiastuti, Perangkat daerah, Panewu dan Bumkal.[PIC3]
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta dalam arahannya mengatakan, forum High Level Meeting TP2DD diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan regulasi panduan kerja TP2DD sebagai upaya mendorong transformasi digital di Gunungkidul.
“Penyumbang percepatan ekonomi salah satunya sektor digital. Sudah saatnya kita melakukan transformasi digital serta implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” kata Sunaryanta.
Orang nomor satu di Gunungkidul ini juga meminta seluruh perangkat daerah ASN mampu berinovasi mengembangkan diri membuat terobosan transformasi digital untuk mempercepat pelayanan. Perangkat darah juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
“Salurkan ide kreatif terkait dengan digitalisasi sistem pemerintah. Pemerintah tidak akan tutup mata, akan kita berikan penghargaan kepada ASN yang mampu bertransformasi. Ini komitmen saya,” papar bupati.
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rahmat mengatakan, pihaknya sudah melakukan komitmen dengan Pemkab Gunungkidul, DPRD, serta seluruh unsur pemangku kepentingan dalam implementasi P2DD.
Diantaranya melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai. Melakukan aktivasi mobile banking dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai berbasis digital. Melakukan edukasi dan literasi bersama terkait transaksi non tunai.
Selain itu BPD DIY juga siap berkomitmen mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Menyediakan sarana dan prasarana mendukung digitalisasi daerah.
| [PIC1] |
“ASN menjadi garda terdepan dalam memulai transaksi digital, tingkat OPD, Kapanewon, semoga BPD DIY bisa mengawal transaksi digital lebih sukses lagi,” paparnya.
Rahmat mengatakan, transaksi non tunai dalam waktu 3-4 tahun kedepan juga akan menyasar sampai ke penyaluran bantuan sosial. Sehingga harapnya pemerintah darah mulai mempersiapkan sejak dini.
“ASN go digital, kita berharap 1-2 bulan transaksi digital meningkat. Adanya transaksi digital secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi,”terang Rahmat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Hasto Hutomo menyampaikan, penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah.
“Salah satunya mampu meningkatkan PAD, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dimasa krisis berdasarkan IETPD,” terangnya.
