Gunungkidul – Bupati Gunungkidul Hj. Badinggah, S.Sos mengikuti Videokonfrens monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi 2020 korwil VIII wilayah DIY, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan, di Rumah Dinas Bupati, Jumat ( 19/06). Di buka secara resmi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.[PIC2]
Vidoe konfrens ini membahas upaya kolaborasi bersama antara pusat dan daerah di sektor perbankan, karena perbankan sangat rentan dalam peluang korupsi di keuangan daerah.
Dalam amanatnya Gubernur mengatakan sektor perbankan menjadi paling rentan dalam tindakan kejahatan perbankan, hal ini terjadi karena kesempatan dan nyaris terjadi setiap tahun dengan tindakan yang semakin beragam dan kompleks. Kasus seperti pembobolan kartu kredit, pemalsuan ATM, Surat tagihan bodong, pemindahan bukuan secara ilegal dan kejahatan lainya. Kejahatan kecil yang dilakukan pegawai biasanya karena kelemahan sistem dan prosedur, sedangkan kejahatan besar adalah persekongkolan pemilk bank atau bankir dan minimnya pengawasan. sehingga Sertifikat elektronik menjadi sangat penting dalam pengamanan dan pengendalian dari tindak kejahatan.[PIC1]
pada industri perbankan kesulitan utama adalah masih minimnya pengawasan karena adanya asimitri informasi yang menjadikan rawan.Pemegang saham dan manajemen bisa saja memiliki agenda tersendiri yang bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, karena kegagalan perbankan akan menjadi beban penjamin simpanan. Industri perbankan harus menjadi cooporate exchange karena praktek korupsi perbankan rawan terhadapa keamaman civil keuangan dan kepercayaan publik terhadapat perbankan nasional secara keseluruhan. Sehingga penengahan hukum dan tindakan preventif menjadi sangat penting terhadap tindakan korupsi dan kejahatan perbankan.
Dalam kesempatan tersebut Bupti Gunungkidul Hj. Badingah mendukung KPK dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Dukungan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan pemerinthan yang bersih dari korupsi dengan menetapkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dengan perbub maupun Surat Edaran (SE), membetuk lembaga anti korupsi Saber Pungli, TP4, Unit Pengendalian Gratifikasi, Satgas Percepatan Berusaha.
pemerintah daerah juga melakukan Kegiatan Perbaikan Manajemen PNS, Manajemen Aset Daerah, Perencanaan dan Penganggaran APBD dengan aplikasi e-planning yang terintegrasi e-budgeting, kewajiban Pengadaan Barang lewat e-purchasing (e-cataloque), penyampaian LHKPN dan LHKSA, proses lelang Pengadaan Barang dan Jasa telah dilaksanakan oleh ULP, memberikan pelayanan perijinan lewat pelayanan terpadu satu pintu dengan mengoptimalkan teknologi informasi, pembentukan call center layanan pengaduan, melakukan audit regular bagi OPD dan Desa, penguatan SDM Aparat Pengawas Internal Pemerintah, transaksi non tunai (lewat bank BPD) dan membangun sinergitas dan partisipasi komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, dsb.
Pencegahan korupsi di sektor perbankan sangat mengapresiasi kepada bank BPD DIY atas upaya2 yang dilakukan dalam mencegah perilaku koruptif di sektor perbanka. Dengan memaksimalkan pemanfaatan IT, namun juga perlu disiapkan backup data dan perlindungan data yang kuat sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah maupun pemilik modal namun di sisi lain perluasan jaringan/kerjasama antar bank juga sangat diperlukan sehingga tidak ada kendala transaksi di luar daerah dengan menggunakan ATM maupun produk Bank BPD lainnya
Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan, selain penindakan atau upaya represif dalam pemberantasan korupsi, upaya-upaya pencegahan lebih diintensifkan pada berbagai sektor untuk membangun daerah menjadi clean government menuju good governance
Hadir dalam videokonfrens tersebut Plt Asisten II Ir. Eddy Praptono, M.Si, Inspektur Daerah, Direktur BPR BDG. Dra. Rini Widiyanti, Pimpinan BPD DIY Cabang Wonosari, Kabag. Perekonomian Sumber Daa Alam Ir. Elvita Dewi Wahid,M.Si
