Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memperkuat komitmennya dalam mentransformasi tata kelola keuangan melalui percepatan digitalisasi transaksi pendapatan dan belanja daerah. Dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar baru-baru ini di Ayodya Grand Ballroom Grand Hotel De Djokja, Kota Yogyakarta, Kamis (16/7/2026) Pemda DIY melaporkan berbagai capaian strategis sekaligus merumuskan solusi atas tantangan infrastruktur digital di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, melaporkan bahwa kinerja TP2DD DIY pada tahun 2025 berhasil menempati urutan ketiga pada ajang Championship TP2DD tingkat Provinsi wilayah Jawa-Bali. Penilaian ini didasarkan pada tiga aspek utama: proses (bobot 20%), output (bobot 50%), dan outcome (bobot 30%). DIY mencatatkan skor sempurna 100% pada aspek output dan outcome, sementara aspek proses berada pada skor 89,31%.
Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga menunjukkan perkembangan pesat. Dimulai dengan pilot project pada dua SKPD di akhir tahun 2023, jumlah pengguna meningkat menjadi 31 SKPD pada semester pertama tahun 2026 dengan realisasi belanja mencapai Rp901 juta. Sebagai langkah penguatan, dalam pertemuan ini juga dilakukan peluncuran fisik Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah serta penandatanganan kesepakatan optimalisasi digitalisasi oleh seluruh kepala daerah se-DIY.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan digitalisasi bukan terletak pada banyaknya aplikasi atau kartu yang diterbitkan, melainkan pada kemampuan teknologi dalam meningkatkan pendapatan, memperkuat akuntabilitas, dan memudahkan pelayanan publik. Sr Sultan menekankan pentingnya integrasi data agar tidak tercipta sistem yang berjalan sendiri-sendiri.
“Transformasi digital harus inklusif. Teknologi wajib memudahkan warga, bukan memindahkan beban pelayanan kepada mereka, terutama bagi kelompok lansia dan disabilitas,” tegas Sri Sultan. Gubernur juga mengharapkan Bank BPD DIY mengambil peran sentral sebagai penghubung ekosistem digital yang aman dan transparan.
Inovasi di Gunungkidul, Pendapatan Pariwisata Melonjak 159%
Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, memaparkan bahwa transformasi digital telah menjadi keharusan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah yang memiliki 12 jenis pajak dan retribusi ini. Hingga Juni 2026, realisasi PAD Gunungkidul telah mencapai Rp210,8 miliar atau 58,51% dari target tahunan.
Salah satu inovasi yang sangat signifikan adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) 100% di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron Utama. Hasilnya, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 159% secara year-on-year dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, transaksi non-tunai terhadap total pendapatan daerah di Gunungkidul meningkat tiga kali lipat, dari 10,60% menjadi 35,81%.
Tantangan Infrastruktur dan Solusi Strategis
Meski mencatatkan keberhasilan, Bupati Endah mengakui adanya kendala “klasik” berupa keterbatasan infrastruktur digital di area pelosok dan objek wisata, seperti sinyal internet yang tidak stabil dan pasokan listrik yang sering terganggu. Selain itu, literasi masyarakat masih menjadi tantangan karena sebagian warga masih lebih merasa aman menggunakan bukti fisik kertas dan uang tunai.
Menanggapi hal ini, Ferry Irawan selaku Deputi I Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Telkom dan program Bakti untuk memperkuat jaringan telekomunikasi di daerah. Program literasi digital juga akan digencarkan secara masif, melibatkan perbankan untuk mensosialisasikan manfaat pembayaran non-tunai agar menjadi budaya baru di masyarakat.
Dengan peluncuran program kerja 2026 dan komitmen kolektif para kepala daerah, DIY optimis dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih kuat, inklusif, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.