Gunungkidul — Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah ke Kabupaten Gunungkidul dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro, tersebut diterima secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Handayani, Kamis, (01/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas kewenangan pemerintah dalam merencanakan, menganggarkan, hingga mengevaluasi pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Gunungkidul menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pariwisata merupakan fondasi utama untuk menghadirkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Mengingat wilayah Kabupaten Gunungkidul yang sangat luas mencapai 46,63 persen dari total luas wilayah DIY, tantangan pembangunan yang dihadapi dinilai tidak sederhana sehingga membutuhkan sinergi erat antara Pemkab Gunungkidul, Pemda DIY, dan Pemerintah Pusat.” ujar Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih.
Gunungkidul juga memegang peran vital sebagai penopang ekonomi daerah, dengan garis pantai sepanjang 72 kilometer, 70 destinasi wisata, serta menyumbang 31 persen produksi beras dan 48 persen populasi sapi serta kambing di DIY.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Kabupaten Gunungkidul, Saptoyo memaparkan sejumlah pemetaan permasalahan strategis di sektor infrastruktur. Dari total 244,905 kilometer jalan provinsi di Gunungkidul, tingkat kemantapannya baru mencapai 62,28 persen serta masih kekurangan sarana penerangan jalan umum (PJU) dan warning light.
Selain itu, wilayah Gunungkidul kerap menghadapi masalah kemacetan lalu lintas pada akhir pekan di jalur wisata, terbatasnya jangkauan armada angkutan sekolah, serta capaian akses air minum perpipaan yang baru menyentuh 49,27 persen, “Tantangan lainnya meliputi rendahnya akses sanitasi aman yang baru mencapai 2,4 persen, keberadaan 15.863 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kawasan kumuh seluas 152,64 hektar, serta kondisi alat berat dan armada pengangkut sampah yang minim di TPA Wukirsari maupun kawasan wisata pantai.” paparnya.
Untuk menanggulangi kendala tersebut, Pemkab Gunungkidul menyodorkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur prioritas. Usulan konektivitas jalan mencakup rekonstruksi dan rehabilitasi ruas strategis seperti Paliyan–Paliyan (penghubung ke Jalur Jalan Lintas Selatan/JJLS), Mulo–Baron, Karangmojo–Semanu, Nglipar, serta Hargomulyo–Watugajah. Pemkab Gunungkidul juga mengusulkan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan padukuhan, penyediaan fasilitas sanitasi dan TPS3R, peremajaan armada/alat berat persampahan, hingga perbaikan jaringan irigasi Bendung Kebo Kuning dan Bendung Nglipar demi menunjang ketahanan pangan.
Merespons paparan tersebut, Komisi C DPRD DIY menegaskan komitmennya untuk mengawal alokasi anggaran infrastruktur serta mendorong optimalisasi mandatory spending. Komisi C DPRD DIY menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas menuju Gunungkidul sebagai aset pariwisata dan ekonomi DIY, salah satunya dengan mempercepat penyelesaian jalur alternatif seperti Prambanan – Gayamharjo guna mengurai kemacetan kendaraan wisatawan.
Selain itu, DPRD DIY turut mendiskusikan wacana kajian sinergi transportasi publik, seperti perluasan jangkauan moda Trans Jogja hingga bersinergi dengan angkutan daerah menuju kawasan kabupaten dan tempat wisata. Sinergi yang terbangun ini diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah konkret agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya secara nyata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.
