Gunungkidul – Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa keberhasilan Inspektorat Daerah tidak diukur dari banyaknya pemeriksaan maupun temuan hasil audit, melainkan dari sejauh mana pengawasan mampu mencegah penyimpangan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan arahan dan pembinaan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Rabu (4/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Werkudara, Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Di hadapan Inspektur Daerah beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional, Endah menyampaikan bahwa hasil pengawasan harus memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan, “Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan Inspektorat tidak hanya diukur dari banyaknya pemeriksaan atau temuan yang dihasilkan,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang baik tercermin dari tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, kemampuan mencegah potensi penyimpangan sejak dini, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat terus meningkat.
Bupati mengingatkan bahwa Inspektorat memiliki posisi strategis dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap aparatur negara harus menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama dalam bekerja. Jabatan dan kewenangan yang dimiliki merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Dalam pembinaan tersebut, Bupati menyampaikan empat hal penting yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Pertama, menjaga integritas dan independensi. Pegawai Inspektorat harus menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap proses pengawasan harus dilaksanakan secara objektif, berdasarkan bukti dan fakta, serta bebas dari intervensi maupun kepentingan pribadi atau kelompok.
Kedua, meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko. Pengawasan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan rutin untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah dan rekomendasi yang solutif bagi organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa fungsi konsultasi Inspektorat tidak boleh sampai mengambil alih tanggung jawab kepala perangkat daerah dalam mengelola program dan anggaran. Setiap pimpinan OPD tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran di instansinya masing-masing.
Ketiga, memperkuat kompetensi di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Endah mengakui bahwa jumlah personel APIP saat ini masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Keterbatasan sarana mobilitas dan komunikasi juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pengawasan. Pimpinan diminta melakukan pembagian beban kerja secara proporsional, sementara seluruh pegawai didorong terus meningkatkan kompetensi, memahami perkembangan regulasi, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Keempat, menghidupkan budaya kerja Pamong Nglayani lan Ngayomi. Bupati meminta jajaran Inspektorat mengedepankan pendekatan yang humanis, santun, dan solutif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, pengawasan bukan untuk menciptakan ketakutan di lingkungan perangkat daerah, melainkan membangun kesadaran agar setiap aparatur bekerja lebih cermat, bertanggung jawab, dan berani memperbaiki kekurangan.
Mengakhiri arahannya, Endah mengajak seluruh jajaran Inspektorat menjadikan pembinaan tersebut sebagai momentum untuk melakukan introspeksi dan memperkuat komitmen pengabdian.
Ia berharap Inspektorat Daerah semakin mampu menjalankan peran sebagai pengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sehingga keberadaan pengawasan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
