Gunungkidul – Untuk membangkitkan optimisme tahun 2021 bidang penguatan ekonomi daerah, dengan inovasi dan pengelolaan keuangan sehingga dengan pekembangan literasi dan inklusi keuangan akan semakin baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[PIC1]
Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Tim Percepatan Aksi Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2020 yang dihadiri Hj. Badingah, S.Sos. dari kediaman Rumah Dinas Bupati, Kamis (10/12).
Kegiatan virtual rakornas Tim Percepatan Aksi Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tema sinergi percepatan akses keuangan di daerah untuk indonesia maju yang juga di hadiri oleh presiden.
Dalam amanat presiden menjelaskan peran TPAKD sangat diapresaia karena telah menjadi wadah koordinasi antar instansi dan stage holder dalam meningkatkan akses keuangan di daerah. Keberadaan TPAKD harus didukung dan perlu ditingkatkan agar menjangkau ke seluruh Provinsi, kabupaten kota dan mepercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah.
Peningkatan dan akses keuangan sangat penting utuk mendorong pembangunan dan pertumbuan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui inklusi keuangan.
Presiden berharap ada terobosan-terobosan melakukan extra ordinary yang lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan guna meningkatkan pengetahuan, minat, kepercayaan masyarakat terhadap insdustri keuangan. [PIC3]
Sehingga cara-cara baru dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara serta terobosan yang inovatif dan efisien dan melibatkan lembaga- lembaga serta lebih aktif mendorong pendirian industri, seperti usaha kelompok tani, koperasi dan korporasi masyarakat. Untuk mewujudkanya perlu pendampingan yang terus menerus dan intensif. Upaya lain meliputi peningkatan inftrastruktur sehingga percepatan akses keuangan di daerah-daerah bisa lebih optimal.
Senada disampaian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Noervianto bahwa untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan peran strategis TPAKD, sehingga peran TPAKD akan memberi akses seluasnya kepada masyarakat melalui trerobosan maupun inovasi, maka akan ada aliansi strategis yang berjalan di pemerintah tidak hanya di dilakukan di SKPD namun juga berjalan kepada instasi lain.
Menerepakan informasi pemerintah daerah yang akan mendorong transaki non tunai akan terus bergerak dan dilakukan lebih masif lagi dengan mengandeng sektor UMKM. Karen sektor ini merupakan sektor strategis untuk meningkatkan dan juga sebgai penyumbang PDB secara Nasional.
Mendampingi bupati Hj. Badingah, S.Sos dalam rakornas tersebut Asisten III Ir. Anik Indarwati,MP., kepla BKAD Saptoyo, S.Sos,M.Si.
