Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini bupati mengatakan akan mengarahkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul agar ramah difabel, serta akan mendeklarasikan sebagai kabupaten inklusi.
[PIC2]
Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., mengungkapkan hal ini saat memberikan sambutan dalam acara kunjungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Uni Eropa yang diselenggarakan oleh Humanity Inclusion bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, Rabu, (24/10) di RM Simbok, Playen.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan, bahwa Gunungkidul sudah menjadi perhatian para kaum difabel dari manapun. Terbukti, Asosiasi Humanity Inclusion (HI) Inklusi 2018 diselenggarakan di Indonesia yang dipusatkan di Gunungkidul Desa Plembutan yang saat ini baru berjalan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat menyambut baik dan merasa senang bisa dipilih menjadi tempat untuk event yang sangat mulia.
[PIC3]
“Saya berharap, kedepan supaya bisa mengangkat Kabupaten Gunungkidul ke Level nasional maupun internasional,” harap Badingah.
Bupati berharap, Inklusi Tahun 2018, mampu memberikan kontribusi dalam memberikan solusi untuk mengatasi tantangan. Tantangan besar yang masih sangat dirasakan dalam mewujudkan kabupaten yang inklusi, seperti ketimpangan atas hasil pembangunan bagi kelompok disabilitas atau kelompok rentan dan kelompok minoritas.
“Oleh karenanya, kami kedepan akan mengarahkan pembangunan Infrastruktur yang ramah difabel yang meliputi taman, sekolah, rumah sakit, Puskesmas, gedung, perkantoran, trotoar, dan lain-lain,” ungkapnya.
Diterangkannya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berencana akan mendeklarasikan sebagai Kabupaten inklusi dan akan terus berkomitmen serta berupaya mewujudkannya melalui Kebijakan-kebijakan berupa penetapan Perda dan Perbup.
Selain itu, imbuhnya, Pemkab Gunungkidul juga mendukung setiap upaya mengatasi permasalahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat.
“Pertemuan kunjungan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dengan perencanaan yang telah kami susun untuk mewujudkan Kabupaten Inklusi khususnya di Kabupaten Gunungkidul secara nyata,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Heru Purwadi, Wakil walikota DIY juga selaku Ketua Pokja Apeksi Wilayah Kota DIY mengungkapkan, melalui pertemuan seperti ini, dapat belajar satu sama lain bagaimana kabupaten/kota semua bisa inklusi dan terpenuhi hak-hak kelompok rentan penyandang disabilitas.
“Termasuk sarana dan prasarananya baik fisik dan non fisik,” jelasnya.
Kabupaten/Kota yang hadir disini, telah mencoba meniatkan diri untuk membuat kota atau kabupatennya menjadi kabupaten yang inklusi yang mampu memenuhi hak-hak kelompok rentan disabilitas yang tahapannya dan prosesnya tidak sama. Komitmen bersama untuk bagaimana penyediaan sarana prasarana kota/kabupaten atas pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas di tiap-tiap daerah dapat terpenuhi.
“Kita ingin belajar dan diskusi apa yang sudah dilakukan Kabupaten Gunungkidul yang di desanya ada Pemerintah Desa yang inklusi,” akhirnya.
Kegiatan kunjungan Apeksi dan Uni Eropa diikuti oleh Pemerintah daerah dari 14 Kota dan 8 Kabupaten dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. (*tim_IKP)
