Gunungkidul – Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul diawali paparan review penganggaran yang dilakukan masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABD) tahun 2019 oleh Kepala Inspektorat Kabupaten (Irkab) Drs. Sujarwo, M.Si.
[PIC2]
Review dimaksudkan agar ada efisiensi anggaran, sehingga dapat digunakan semakin banyak kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Review Irda juga diharapkan tidak mengulang temuan-temuan pemeriksa sebelumnya. Sebab, banyak contoh temuan yang terjadi di tahun sebelumnya, terulang di tahun berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut juga diberikan resep mencegah kebocoran pendapatan masing-masing OPD. “Resepnya OPD memasang target maksimal, agar para petugas bekerja lebih keras,” kata Kepala Irkab Gunungkidul Drs. Sujarwo, M.Si., Kamis (15/11).
Hadir dalam acara ini Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos., Wakil Bupati Dr. H. Immawan Wahyudi, S.H., M.H., Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asek II) Ir. Asman Latif, Asisten Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (Asek III) Ir. Anik Indarwati M.Si., kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris DPRD Gunungkidul, para camat, dan sejumlah pejabat lainnya.
Berdasarkan pengalaman, kata Kepala Inspektorat Daerah Gunungkidul, target yang kurang maksimal kurang memacu kinerja. “Memasang target maksimal berdasarkan perhitungan yang matang hampir dipastikan akan tercapai,” tambahnya.
Sementara Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos., dalam pengarahannya meminta semua OPD untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2018. Tahun anggaran sekarang tinggal menghitung hari, agar segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk mencapai realisasi yang maksimal.
Sementara untuk program tahun 2019, Bupati meminta untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Masa jabatan bupati sekarang tinggal dua tahun lagi, visi-misi dan pemerintah harus diwujudkan pada sisa-sisa masa jabatan ini.
Selebihnya, anggaran difokuskan untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan sudah turun menjadi 19 persen, tetapi harus dipercepat penurunannya. Selain pengentasan kemiskinan, diperlukan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), dalam hal ini meningkatkan kuantitas dan kualitas kesehatan, jangkauan dan mutu pendidikan serta kesejahteraan rakyat. “Tidak kalah pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (*tim_IKP)
