Gunungkidul – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan, serta Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih meninjau Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan menyerahkan sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul di Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Rabu (08/10/2025).
JIAT yang ditinjau memiliki debit air sebesar 40 liter per detik, dengan luas area pelayanan mencapai 32 hektare dan kedalaman sumur 102 meter. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan air bersih dan meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah yang sebelumnya dikenal rawan kekeringan.
Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah pusat atas dukungan terhadap pengembangan sumber daya air dan pertanahan di Gunungkidul.
“Saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dari pemerintah pusat, di mana warga masyarakat Gunungkidul kini bisa menikmati air bersih. Walaupun sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, semoga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Sri Sultan.
Sultan menilai, hadirnya jaringan air tanah membuat perubahan besar bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan air. Kini, lahan-lahan yang dulunya tandus mulai dapat ditanami padi.
“Yang dulu hanya bisa menanam di tanah tandus, sekarang bisa menanam padi. Harapan saya, masyarakat menjadi lebih sejahtera,” imbuhnya.
Selain meninjau JIAT, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah kepada warga Gunungkidul. Sri Sultan berpesan agar masyarakat menjaga dokumen penting tersebut dengan baik.
“Sertifikat itu jangan sampai hilang. Itu bukti aset keluarga. Saya mohon disimpan baik-baik. Semoga saja dengan sertifikat ibu bisa punya kepastian hukum di dalam menguasai sebidang tanah, demikian juga bagi warga masyarakat yang sekarang mendapatkan aliran air untuk meningkatkan sektor pertanian khusunya beras saya berharap keuntungan dan kesejahteraan yang didapat jauh lebih tinggi daripada sekedar tanaman yang selama ini bapak ibu lakukan. Karena sertifikat ini bisa menjadi jaminan ekonomi sekaligus bukti kepemilikan yang sah,” pesan Sri Sultan.
| [PIC3] |
Ia juga menyinggung dampak ekonomi dari keberadaan irigasi. Dengan meningkatnya hasil panen, pendapatan petani diharapkan ikut naik, namun masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam mengelola keuangan.
“Ambil disimpan dulu, mungkin untuk anak atau cucu yang sekolah. Jangan konsumtif, lebih baik ditabung,” ujarnya.
Sementara itu, Menko AHY menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi air di Gunungkidul.
“Tadi kita lihat air yang mengalir deras dan bersih, saya sampai bisa melihat wajah saya sendiri di permukaannya. Dulu Gunungkidul dikenal tandus dan sulit air. Air ini sangat mendasar—tanpa air, tidak ada kehidupan,” ungkap AHY.
AHY menegaskan, pembangunan irigasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dengan irigasi, hasil pertanian bisa meningkat dari dua kali panen menjadi tiga kali. Ini langkah besar untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menyerahkan 128 sertifikat tanah yang terdiri dari 25 sertifikat hak pakai untuk Pemerintah Provinsi DIY, tiga sertifikat wakaf untuk pondok pesantren, dan 100 sertifikat hak milik bagi warga.
“Sertifikat hak milik ini sesuatu yang sangat berharga. Negara hadir memberikan kepastian hukum atas tanah yang Bapak Ibu miliki. Tolong dijaga baik-baik, jangan disalahgunakan,” pesan AHY.
Ia menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di DIY.
“Ini bentuk nyata kehadiran negara. Kami siap berkolaborasi dan terus memberikan dukungan agar Yogyakarta semakin maju, dan Gunungkidul semakin sejahtera,” pungkas AHY.
Sementara itu, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan melaporkan bahwa DIY menjadi salah satu provinsi dengan progres pendaftaran tanah tertinggi secara nasional.
“Alhamdulillah, Yogyakarta termasuk yang tertinggi secara nasional dalam program pendaftaran tanah,” ujarnya.
Khusus untuk Gunungkidul, capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 mencapai 3.500 bidang tanah dan telah selesai 100 persen.
“Hari ini sertifikat diserahkan kepada masyarakat. Insyaallah tahun depan volumenya akan meningkat karena ada relaksasi anggaran,” tutup Ossy.
Kegiatan ini menjadi simbol nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan air, kepastian hukum atas tanah, serta peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Gunungkidul.
[PIC1]
