| [PIC2] |
Gunungkidul – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kapanewon Ponjong menekankan pentingnya perencanaan yang bersifat bottom-up atau berdasarkan aspirasi murni dari tingkat bawah. Digelar di Kantor Kapanewon Ponjong, Senin, (26/1/2026) Bupati Gunungkidul menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan harus menjadi wadah diskusi nyata antara masyarakat, kapanewon, pemerintah daerah, dan DPRD untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Untuk tahun anggaran 2026, diproyeksikan dana sebesar Rp 5,235 miliar akan dialokasikan ke Kapanewon Ponjong untuk menangani berbagai masalah infrastruktur.” ujar Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih dalam arahannya.
Sementara itu menambahkan, Panewu Ponjong Asih Triwahyuni memaparkan, Fokus utama mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan drainase di Sawahan, serta penanganan masalah luweng.
“Salah satu prioritas yang disoroti adalah penanganan Sawah Ombo yang selalu tergenang air saat musim hujan, yang bertujuan untuk menyelamatkan nasib para petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” ujar Asih.
Selain itu, terdapat sejumlah proyek rekonstruksi jalan penting. Di antaranya adalah rekonstruksi Simpang Empat Tambak Romo yang mengalami kerusakan parah, serta ruas jalan Umbulrejo-Genjahan (Warung Ayu) yang dianggarkan sekitar Rp 3 miliar.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi (orkestrasi) antara kewenangan kalurahan dan kabupaten melalui bantuan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) maupun Dana Keistimewaan agar beban pembangunan dapat dipikul bersama.
| [PIC1] |
Sektor pendidikan menjadi indikator utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang disampaikan oleh Panewu Ponjong terdapat 3.539 anak tidak sekolah pada rentang usia 7-25 tahun di wilayah tersebut.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan intervensi melalui beasiswa, termasuk Beasiswa Gunung Kidul Cerdas dan bantuan untuk siswa PAUD.
“Tercatat sebanyak 417 siswa SD dan 1.064 siswa SMP telah mendapatkan intervensi beasiswa tersebut sebagai langkah menekan angka putus sekolah.” papar Panewu.
Dalam penanganan masalah sosial, tercatat terdapat 427 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kapanewon Ponjong, dengan sebaran di antaranya di Ponjong (67 unit), Umbulrejo (37 unit), Tambak Romo (12 unit), dan Sawahan (5 unit) [6, 7]. Dan dalam kesempatan tersebut Bupati Gunungkidul menggandeng Baznas dan dilibatkan secara aktif sebagai “tangan kiri” pemerintah untuk memberikan bantuan cepat, terutama bagi warga miskin ekstrem, lansia, dan janda rentan.
“Penekanan khusus diberikan agar proses bedah rumah bagi warga sangat miskin tidak lagi membebani mereka dengan tuntutan swadaya atau biaya tenaga kerja.” kata Bupati Endah.
Isu penting lainnya adalah percepatan pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Warga dalam kategori ini wajib memiliki kartu identitas kependudukan agar biaya kesehatan mereka dapat ditanggung oleh negara [8]. Tanpa identitas resmi, warga miskin yang sakit akan sulit mendapatkan bantuan medis gratis, yang seringkali berujung pada masalah sosial yang viral di masyarakat.
Dan Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Bupati Endah berharap Musrenbang kali ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret yang dapat segera diintervensi tanpa harus menunggu waktu lama, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Ponjong.
