[PIC2]
Gunungkidul – Pemerintah daerah menekankan pentingnya komitmen lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kapanewon Rongkop.
Diselenggarakan di Kantor Kapanewon Rongkop, Senin, (26/1/2026) Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan data lapangan dengan kebijakan pemerintah guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Berdasarkan paparan Panewu Rongkop, Edy Sedono menjelaskan persoalan infrastruktur, terutama jalan kelurahan dan jalan kabupaten, menjadi salah satu poin utama yang dibahas.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengintruksikan langsung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Bappeda untuk melakukan verifikasi terhadap ruas-ruas jalan yang dikeluhkan warga.
“Pemerintah daerah berencana menggunakan berbagai skema pendanaan, mulai dari Dana Keistimewaan (BKK), penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) hingga program padat karya yang menyasar tingkat dusun.” kata Bupati.
Beberapa rencana rekonstruksi jalan kabupaten yang akan dilakukan, selain itu, akses jalan menuju sekolah dan pasar juga akan diintervensi melalui Dinas Tenaga Kerja guna mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga.
Bupati juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Rongkop yang memicu perhatian serius terhadap angka anak putus sekolah di usia produktif (7-18 tahun).
“Saya meminta para kader dan pemerintah kelurahan untuk mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah, baik karena faktor pernikahan dini maupun kurangnya motivasi.” ujar Bupati.
Sebagai solusi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk tahun 2026, termasuk beasiswa bagi siswa SMP, siswa SD, dan anak PAUD. Selain itu, rencana rehabilitasi fasilitas pendidikan juga telah disusun, mencakup revitalisasi ruang kelas di SMP Negeri 1 Rongkop serta perbaikan sejumlah TK dan PAUD di wilayah Kenteng, Saban, dan Tambak.
Satu isu krusial yang diangkat adalah ketimpangan data kemiskinan dan bantuan sosial, “Misalnya, data rumah tidak layak huni (RTLH) yang tercatat mencapai 16.000 unit, padahal realita di lapangan diperkirakan tidak sampai 1.000 unit.” kata Bupati.
Ia menegaskan bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya membutuhkan partisipasi warga, sementara bantuan 100% hanya diperuntukkan bagi warga miskin ekstrem.
Terkait sektor pertanian, Bupati Endah meminta sinkronisasi data Gapoktan dan Kelompok Tani (Poktan) agar distribusi alat mesin pertanian seperti traktor bisa lebih merata.
Ke depannya Bupati mengintruksikan untuk direncanakan adanya “ruang perang” atau war room data digital agar pimpinan daerah dapat memantau langsung jumlah ternak hingga bantuan pertanian yang sudah disalurkan.
Dalam hal perlindungan sosial, pemerintah mendorong perekaman KTP bagi penyandang disabilitas dan ODGJ agar mereka bisa mendapatkan akses BPJS dan bantuan negara lainnya.
“Jangan sampai mereka sakit menjadi beban warga karena tidak memiliki identitas kependudukan,” tegas Bupati.
Terakhir, Bupati Endah memperingatkan kepada para Lurah untuk berhati-hati dalam pengelolaan aset, terutama terkait penggunaan tanah kas desa dan Sultan Ground.
Pemerintah menghimbau agar aparat desa selalu berkonsultasi dengan Inspektorat dalam pengelolaan APBD guna menghindari permasalahan hukum di masa depan.
