Gunungkidul –Menyadari kondisi sosial masyarakat yang dinamis maka sangatlah penting memiliki peta perubahan sosial dan potensi kerawanan konflik yang ada di DIY, termasuk Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY bersama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan ( PSKK ) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sangat penting untuk segera disosialisasikan kepada unsur-unsur terkait di lingkungan pemerintahan daerah, kelembagaan masyarakat hingga jajaran penegak hukum.
Berkaitan dengan beragamnya reaksi dan tanggapan terhadap perubahan sosial, maka perlu memberikan pemahaman yang tepat dan bijaksana kepada masyarakat tentang reintegrasi dan reorganisasi dalam masyarakat. Hal yang harus dilakukan diantaranya dengan menanamkan arti penting menjaga kehidupan berbangsa dan bertanah air yang satu yaitu Indonesia,mengedepankan supremasi hukum, dan menekankan cara-cara dialog dan perundingan yang konstruktif dan terarah dalam upaya pemecahan masalah, dan sebagainya
Bertempat di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa (31/1/2017) Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan Badan Kesbangpol Propinsi DIY bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar sosialisasi peta perubahan sosial dan potensi konflik di DI Yogyakarta.
Hadir pada acara sosialisasi ini, Bupati Gunungkidul yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Gunungkidul, Tommy Harahap S.H, M.H., Plt. Kepala Badan Kesbangpol Gunungkidul Sujoko, S.Sos., M.Si., Sekretaris Badan Kesbangpol Prop. DIY Drs. Nur Satwiko, Narasumber dari PSKK UGM Dr. Agus Heruwanto Hadna, M.Si., Henny Ekawati, S.Sos., M.Si., jajaran KODIM 0730/Gunungkidul, Polres Gunungkidul, dan unsur forkopimca se-Kabupaten Gunungkidul.
Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini, Pemerintah Daerah menyambut positif kegiatan Sosialisasi Hasil Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan oleh PSKK UGM dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Setiap perubahan sosial yang terjadi dapat dipastikan membawa dampak dan konsekuensi tersendiri, baik bagi perseorangan, kelompok masyarakat, maupun seluruh entitas masyarakat. Kita dapat membedakan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam dua ranah besar, yaitu perubahan dalam arti kemajuan (progress) yang menguntungkan, dan perubahan yang membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat, bahkan bersifat kemunduran (regress) bagi masyarakat itu sendiri. Adanya beberapa bentuk respon terhadap perubahan yang sedang terjadi, antara lain, menerima perubahan atau tidak menerima perubahan, serta ada pula yang bersikap apatis atau tidak mau tahu dengan perubahan yang terjadi. Beragamnya penafsiran, tanggapan maupun reaksi masyarakat terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi seringkali menjadi penyebab pergeseran nilai dan norma sosial yang selama ini ada di dalam masyarakat. Bahkan dapat dimungkinkan bahwa perubahan yang tidak disikapi secara bijaksana, akan berpengaruh memunculkan potensi konflik yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan di kalangan masyarakat. Satu hal yang perlu disikapi dengan mengupayakan agar proses perubahan sosial yang terjadi, tidak sampai mengarah pada menguatnya potensi konflik sosial di masyarakat yang berakibat pada disintegrasi atau perpecahan antar anggota masyarakat.
Bupati Gunungkidul dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Tommy Harahap, SH., MH., berharap sosialisasi hasil pemetaan ini akan semakin membuka cakrawala berpikir dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peta kondisi sosial dan potensi kerawanan konflik sebagai dampak dari perubahan sosial maupun dinamika yang terjadi di masyarakat DIY. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap peta perubahan sosial dan potensi konflik yang sedang terjadi, maka unsur-unsur terkait dapat segera menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi dengan berbagai program dan kegiatan yang mampu mengantisipasi kerawanan konflik maupun dampak negatif dari proses perubahan sosial di masyarakat.
Diakhir sambutannya Bupati Gunungkidul menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan momentum yang baik ini, sehingga dapat memiliki pemahaman yang sama dan terarah dalam menyikapi proses perubahan sosial dan potensi konflik di daerah. (marno/sura)
[PIC1] [PIC2] [PIC3]
