Gunungkidul – Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gunungkidul yang digelar di Gedung DPRD setempat, Jumat (13/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Joko Parwoto mengungkapkan bahwa secara umum capaian kinerja fisik pembangunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 terealisasi sebesar 99,333 persen. Meskipun angka tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 99,72 persen, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul.
Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam sejumlah prioritas utama, di antaranya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar setiap proses pembangunan dapat dilihat secara objektif sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk langkah-langkah pembangunan selanjutnya,” ujar Joko Parwoto dalam rapat paripurna tersebut.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, sejumlah indikator kinerja daerah menunjukkan hasil yang positif. Indeks Ketentraman dan Ketertiban berhasil mencapai target maksimal dengan nilai 100 poin atau terealisasi 100 persen. Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah mencapai angka 0,81, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,7–0,8, dengan capaian 101,25 persen
Di sisi lain, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai 78,78 dengan kategori B, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mempertahankan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain indikator tersebut, evaluasi pembangunan daerah juga dilihat melalui sejumlah parameter lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup penyampaiannya, Joko Parwoto menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyadari masih terdapat sejumlah target pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan akibat dinamika berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Sebagaimana pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Pesan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bekerja keras, berinovasi, dan tidak ragu menghadapi tantangan pembangunan,” pungkasnya.
