| [PIC2] |
Gunungkidul – Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, selaku Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunungkidul, secara resmi membuka Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Markas PMI Kabupaten Gunungkidul, Rabu (14/01/2026).
Ketua PMI Kabupaten Gunungkidul, Sunyoto, menjelaskan bahwa Musyawarah Kerja tersebut merupakan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan organisasi pada tahun 2026. Selain sebagai sarana evaluasi kinerja, kegiatan ini juga difokuskan pada penguatan kesiapsiagaan bencana serta peningkatan layanan kemanusiaan, seperti donor darah dan pendampingan sosial.
Menurut Sunyoto, profesionalisme relawan PMI Gunungkidul telah terbukti dalam berbagai misi kemanusiaan, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga hingga ke luar wilayah seperti Aceh dan Sumatera. Melalui forum ini, PMI berkomitmen untuk terus mengelola amanah publik secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Musyawarah kerja ini tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas organisasi dalam menghadapi tantangan geografis dan perubahan iklim di Gunungkidul,” ujarnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Joko Parwoto menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian seluruh jajaran pengurus, anggota, serta relawan PMI sepanjang tahun 2025. Ia menilai PMI Gunungkidul berhasil menjalankan peran strategis dalam pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, serta pemenuhan kebutuhan darah masyarakat.
Secara khusus, Joko Parwoto mengapresiasi kecepatan respons PMI dalam penanganan bencana kekeringan dan hidrometeorologi yang terjadi di Gunungkidul, serta transparansi pengelolaan Bulan Dana PMI yang semakin akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan agar tidak terdapat hambatan dalam pelayanan kemanusiaan di tahun 2026. Tantangan ke depan dinilai semakin kompleks seiring perubahan iklim, meningkatnya potensi bencana, serta dinamika sosial dan kesehatan masyarakat.
Melalui Musyawarah Kerja ini, Joko Parwoto berharap dapat dihasilkan program kerja yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi peningkatan kapasitas PMI serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia mendorong penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, dunia usaha, maupun organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan dan pembekalan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan.
| [PIC3] |
“Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan terus mendukung setiap langkah dan program PMI. PMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketangguhan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMI DIY Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dalam sambutannya menekankan pentingnya profesionalisme organisasi, transparansi keuangan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PMI. Ia juga menyoroti peran vital relawan sebagai ujung tombak organisasi serta keberhasilan penggalangan dana secara mandiri tanpa bergantung pada APBD.
Menutup rangkaian kegiatan, seluruh pengurus PMI diajak untuk menyusun program kerja yang realistis dan berdampak nyata, serta menjadikan Musyawarah Kerja ini sebagai momentum refleksi, rekonstruksi, dan revitalisasi gerakan PMI di Kabupaten Gunungkidul.
