[PIC2]
Gunungkidul – Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menghadiri secara langsung kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon Patuk, Kantor Kapanewon Patuk, Selasa, (20/1/2026) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Dalam forum tersebut, Bupati menekankan pentingnya akurasi data dan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendesak.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bupati menyoroti bahwa syarat swadaya dalam program RTLH dari pemerintah pusat seringkali menjadi hambatan bagi warga yang berada dalam kondisi miskin ekstrem, seperti janda atau duda lansia yang hidup sendiri.
“Jika disurvei tidak bisa swadaya, yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan. Inilah yang kadang menjadi masalah bagi para lurah,” ujar Bupati.
Sebagai solusinya, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan Baznas dan penggunaan anggaran dari Dinas Sosial yang mampu memberikan bantuan hingga 100% tanpa beban swadaya bagi warga miskin ekstrem.
“Dan Saya minta para lurah untuk mendata secara detail nama dan kondisi warga yang benar-benar membutuhkan agar bantuan tidak salah sasaran.” ujar Bupati dalam arahannya.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh pemimpin tingkat kalurahan hingga kapanewon untuk terus membangun semangat gotong royong dan inovasi di tengah tantangan pemotongan dana transfer ke daerah.
Ia berharap pembangunan tidak hanya dilihat secara makro, tetapi harus menyentuh persoalan spesifik seperti stunting dan kerusakan jalan di setiap kelurahan agar peta permasalahan mudah diselesaikan.
Panewu Patuk, Baryono Buang Praseyto melaporkan bahwa antusiasme kalurahan dalam mengajukan usulan pembangunan sangat tinggi. Usulan melalui Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) yang masuk mencapai hampir Rp11 miliar, atau 100% dari pagu yang tersedia sebesar Rp900 juta-an.
“Prioritas pembangunan Kapanewon Patuk untuk tahun 2027 meliputi, Rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan kabupaten yang rusak berat maupun ringan, kemudian Perbaikan RTLH bagi keluarga miskin.” papar Panewu Patuk.
Selain itu, Panewu Patuk juga mengatakan ada pemberian bantuan alat dan pelatihan bagi kelompok tani, ternak, perikanan, serta UMKM, serta Peningkatan kapasitas bagi Satgas, kader, dan pamong kalurahan.
Terkait kemandirian daerah, Baryono selaku Panewu Patuk menyampaikan komitmennya bersama para lurah untuk mengembalikan kejayaan prestasi pajak dengan target pelunasan PBB 100% sebelum jatuh tempo pada tahun 2026.
“Saat ini, dari 11 kalurahan di Patuk, mayoritas telah lunas tepat waktu, meski masih menyisakan satu kalurahan yang dalam proses penyelesaian.” pungkasnya.
