[PIC1]Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kapanewon Nglipar, Selasa, (20/1/2026) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunungkidul menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum “belanja masalah” bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan guna dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten dan legislatif.
Panewu Nglipar, Sugito, melaporkan bahwa RKPD 2027 di wilayahnya akan berfokus pada penguatan program pangan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan sumber daya manusia.
“Ini menjadi krusial mengingat tahun 2027 diprediksi sebagai tahun pesta demokrasi di Nglipar, dengan adanya pemilihan lurah di lima kelurahan dari total tujuh kelurahan yang ada.” ujar Panewu Nglipar.
Panewu Nglipar mengatakan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Kapanewon Nglipar meluncurkan berbagai inovasi, termasuk mobil layanan publik dan rencana pembentukan pusat data serta informasi layanan masyarakat yang akan bertempat di rumah dinas panewu.
“Terdapat program koordinasi lintas sektoral yang dinamakan “Omon-omon” dan gerakan “Pagar” (dirembuk digutup) untuk menyelesaikan kasus-kasus sosial di tengah masyarakat.” kata Sugito.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memberikan perhatian khusus pada masalah sosial, terutama terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni oleh warga miskin ekstrem, lansia, dan janda.
Bupati menekankan bahwa bantuan RTLH tidak boleh lagi terkendala aturan swadaya bagi mereka yang sangat tidak mampu, “Mulai tahun 2025, melalui anggaran perubahan, ada bantuan pembangunan rumah yang 100% ditanggung oleh negara,” tegas Bupati.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Baznas untuk melakukan intervensi darurat bagi warga yang membutuhkan bantuan rumah secepatnya tanpa harus menunggu anggaran tahun berikutnya.
Terkait identifikasi kemiskinan, Bupati Endah juga menyoroti pentingnya stikerisasi keluarga miskin, “Di beberapa wilayah, langkah ini terbukti efektif mendorong warga yang merasa sudah mampu untuk mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lampu penerangan.” kata Bupati.
Selain kemiskinan, Bupati mengatakan isu stunting menjadi prioritas. Di Kapanewon Nglipar, angka stunting tercatat sebesar 15,32%, dengan beberapa kelurahan masih menyentuh angka 19%.
“Pemerintah akan terus mengintervensi melalui distribusi bantuan nutrisi seperti telur di titik rawan stunting serta bantuan bagi ribuan anak yatim piatu melalui anggaran kemaslahatan umat.” ujar Bupati Endah
Di sektor produktif, Bupati mendorong optimalisasi bantuan pertanian, termasuk penyediaan traktor, bibit, dan pupuk yang saat ini diklaim mengalami surplus di gudang Gunung Kidul guna mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh data masalah dari tiap kelurahan dapat terpetakan secara detail agar perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2027 dapat terealisasi dengan tepat sasaran.
