[PIC1]
Gunungkidul – Kapanewon Tanjungsari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk perencanaan tahun 2027 yang dihadiri langsung oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, beserta jajaran pimpinan DPRD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa, (27/1/2026). Acara yang digelar di halaman kantor Kapanewon ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan dengan fokus pada penyelesaian masalah masyarakat secara konkret.
Dalam arahannya, Bupati Endah menekankan bahwa Musrenbang kali ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan forum untuk “belanja masalah”.
” Saya menginstruksikan para kepala dinas untuk mencatat setiap persoalan yang muncul dari aspirasi bawah (bottom-up) agar dapat didiskusikan secara mendetail di tingkat kabupaten.” ucap Bupati Endah memberikan arahan.
Bupati juga mengapresiasi kolaborasi dengan DPRD yang menambah semangat pembangunan daerah.
“Saya tidak mau ini hanya seremonial tetapi memang kerja konkret. Tujuannya adalah belanja masalah sehingga sampai di Pemda kita bicarakan dan diskusikan sudah sangat detail,” tegas Bupati. Ia juga menyoroti tantangan anggaran di tingkat kelurahan yang saat ini tersisa sekitar 25% atau 300 juta rupiah akibat penyesuaian transfer daerah untuk program nasional.
Penewu Tanjungsari dalam paparannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 berpijak pada tujuh prioritas daerah, di antaranya Bocah Pinter (Pendidikan) yang berfokus pada peningkatan partisipasi PAUD bagi anak usia 3-8 tahun.
“Berdasarkan data, masih terdapat tantangan terkait kondisi fisik bangunan PAUD dan alat peraga edukatif yang banyak mengalami kerusakan berat di beberapa kalurahan.” papar Panewu Tanjungsari.
Selain itu, penguatan karakter melalui hafalan Pancasila ditekankan sebagai dasar pendidikan anak.
Sedangkan di bidang kesehan, melalui program Warga Sehat dimana prioritas utama mencakup penanganan stunting melalui gerakan orang tua asuh yang telah merealisasikan dana sebesar 46 juta rupiah untuk pemberian asupan bergizi.
“Perhatian diberikan pada perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poskesdes yang kondisinya memprihatinkan, serta pelayanan bagi kelompok rentan seperti ODGJ yang belum memiliki KTP.” kata Panewu.
[PIC3]
Mengingat luas wilayah Tanjungsari yang didominasi lahan tadah hujan (5.229,5 hektar), optimalisasi sektor pertanian menjadi kunci.
“Tanjungsari juga memiliki potensi 19 telaga yang perlu dikembangkan debit air dan pemanfaatannya. Di sektor UMKM, Kelompok Wanita Tani (KWT) Mudisari di Kemiri telah menunjukkan keberhasilan dengan kapasitas produksi hingga 15 ton per bulan.” papar Sri Intiyastuti selaku Panewu Tanjungsari.
Untuk sektor perumahan, masih terdapat 167 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kategori umum dan beberapa kategori ekstrem yang memerlukan penanganan melalui koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
*Penanggulangan Kemiskinan dan Infrastruktur*
Data kemiskinan (Desil 1-5) dipaparkan secara rinci untuk masing-masing kalurahan guna verifikasi dan validasi lebih lanjut. Terkait bantuan sosial, ditemukan adanya warga yang mengundurkan diri dari kepesertaan PKH secara mandiri, namun ada juga yang diputus bantuannya karena terindikasi terlibat judi online atau memiliki transaksi keuangan yang tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati menyampaikan secara tegas tindakan penyelewengan pemanfaatan bantuan untuk judi online juga termasuk tindakan korupsi,
“Maka dari itu, pada saat pemutusan bantuan, Gunungkidul tertinggi di DIY dalam pemutusan penyaluran bansos akibat penerima manfaat adalah pemain judi online,” kata Bupati.
Musrenbang ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan masyarakat Tanjungsari yang lebih sejahtera dan berkeadaban pada tahun 2027 melalui sinergi antara pemerintah kapanewon, kalurahan, dan kabupaten.
