| [PIC2] |
YOGYAKARTA – Dengan adanya penilaian setiap kuartal dan laporan sehingga dapat menidentifikasi pembangunan keberlanjutan disetiap daerah di Provinsi DIY, hal itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah DIY, di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (28/4/2025).
“Dan kita punya kesepakatan, Saya sudah bertemu Bupati Walikota, tetap setiap tahun anggaran itu dengan pembangunan berkelanjutan itu Provinsi pakai tema, Kabupaten/Kota Subtema, biarpun itu tidak disebutkan,” tutue Gubernur DIY.
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dan dengan adanya kesepakatan itu, apa yang dibantu Provinsi untuk keberlanjutan pembangunan itu jelas.
“Penyelesaian APBD pun, dengan penyelesaian APBD Kabupaten/Kota itu harus tutup tahun atau anggaran baru itu harus selesai Oktober awal maupun dipertengahan Oktober, Provinsi menyelesaikan APBD di awal bulan November atau pertengahan November,”
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan, berjalannya satu tema Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam pembangunan, diharapkan dapat mempermudah Provinsi dalam membantu apa yang dibutuhkan Kabupaten/Kota untuk keberlanjutan pembangunannya.
Dan dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menerima langsung Laporan Pengendalian Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan langsung oleh Gubernur DIY.
Peningkatan Kualitas ASN dalam Membangun Birokrasi yang Profesional dan Adaptif
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki capaian reformasi birokrasi yang sangat baik sehingga berpeluang menjadi pionir birokrasi masa depan di Indonesia, hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat memberikan arahan dalam rapat yang mengangkat tema Strategi Peningkatan Kualitas ASN dalam Membangun Birokrasi yang Profesional dan Adaptif DIY,
“DIY punya peluang baru, yaitu menjadi pionir birokrasi di masa depan,” ujar Rini Widyantini.
Pemda DIY selama ini telah mencatatkan prestasi rata-rata nilai reformasi birokrasi yang sangat baik dengan predikat A. Selain itu, Rini mengatakan, indeks ber-AKHLAK ASN DIY juga dinilai cukup sehat meski menurutnya masih terdapat ruang untuk perbaikan.
“Mari kita wujudkan ASN yang kompeten, yang berdaya saing, kemudian birokrasi yang kolaboratif dan melayani, serta pelayanan publik yang terhubung dengan cepat dan berakar kepada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan DIY telah memiliki modal kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dan lincah.
Capaian reformasi birokrasi Pemda DIY hingga 2024 mendapat predikat A, SAKIP tingkat nasional dengan predikat AA untuk ketujuh kalinya, serta berbagai penghargaan lain seperti penerapan sistem merit terbaik hingga indeks profesionalitas ASN terbaik secara nasional.
“Menyikapi hal itu, saya berharap seluruh ASN Pemda DIY segera bertransformasi menjadi smart ASN yang pandai menguasai teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, berjejaring luas, dan ramah serta responsif dalam melayani masyarakat,” kata Gubernur.
