Gunungkidul – Tim KPK RI dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Selasa (28/6/2022).
Rapat koordinasi tersebut difokuskan dalam pencegahan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajement aset dan OPT. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pengelola keuangan, BPN, bank daerah , PDAM, Panewu dan KPA.
Rapat koordinasi pencegahan korupsi dibuka oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto. Dalam sambutanya wakil bupati memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Tim KPK, kegiatan ini menjadi momentum terbaik.
“Ini akan menjadi Early Warning bagi kawan-kawan OPD. Utamanya dalam pengelolaan keuangan sehingga akan tercipta akuntabilitas yang baik dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.PIC2]
Wakil bupati juga menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat diikuti dengan baik dan implementatif, sehingga para peserta rakor dapat melakukan kajian terhadap beberapa kegiatan yang selama ini sudah dijalankan.
“Harapannya nanti perjalanan program keuangan bisa berjalan dengan baik. Sehingga penyelenggara keuangan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kaidah keuangan dan SOP yang ada dan tidak terjebak dalam hukum,” paparnya.
Sementara Ketua Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Uding Jaharudin mengatakan, poin yang diharapkan tercapai dari rakor ini adalah upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
“Kita sama-sama akan menata rumah ini (Pemkab Gunungkidul) jangan sampai ada tikus. Korupsi adalah tikusnya ini yang membuat kesejahteraan masyarakat tidak tercapai,” katanya.
Uding menegaskan, KPK siap menjadi konsultan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Sehingga sistem perlu adanya monitoring capaian yang ada dapat disesuaikan dengan standar KPK.
“Intinya saya tidak akan mencari kesalahan, kita siap menjadi pendamping mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik , masih banyak yang perlu dikuatkan,” paparnya.
