Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara resmi memulai langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital melalui penandatanganan kesepakatan bersama akselerasi transformasi pemerintah digital dan Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Kabupaten Gunungkidul, Jumat, (5/6/2026).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyampaikan bahwa implementasi SPBE di Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data yang dipaparkan, indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul mengalami tren positif yang signifikan, meningkat dari angka 2,49 pada tahun 2021 menjadi 3,96 pada tahun 2024, dan kini telah menyentuh angka 4,07 pada tahun 2025.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah yang bergerak secara terpadu. Rata-rata komponen pendukung SPBE kita saat ini sudah berada di atas angka 4,0,” ujar Sri Suhartanta.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kini tengah bertransformasi dari sekadar efisiensi administrasi (SPBE) menuju pembangunan ekosistem Pemerintah Digital (Digital Government) yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Fokus utama dari transformasi ini adalah simplifikasi layanan, di mana ribuan aplikasi akan diintegrasikan menjadi satu ekosistem terpadu untuk menghindari pemborosan aplikasi.
“Prinsip utama yang diusung dalam transformasi ini adalah better, faster, and cheaper (lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah). Transformasi ini juga mencakup penyusunan arsitektur digital dan rencana induk (master plan) yang selaras dengan kebijakan nasional.” papar Sekretaris Daerah.
Bupati Gunungkidul, Ibu Endah Subekti Kuntariningsih, dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi data sebagai basis pengambilan kebijakan. Bupati memaparkan visinya untuk memiliki sebuah War Room atau ruang kendali data yang terintegrasi, yang memungkinkan pimpinan daerah memantau data secara real-time, mulai dari data kemiskinan ekstrem, bantuan sosial, hingga pemantauan bencana alam melalui koordinasi daring antar-OPD.
“Persoalan itu basisnya adalah data. Petugas PPID di setiap OPD dan Kapanewon harus disiplin dalam memperbarui data setiap hari agar tidak menjadi tumpukan pekerjaan di akhir,” tegas Bupati Endah.
Untuk mendukung hal tersebut, penyiapan SDM digital menjadi prioritas. BKPPD bersama Dinas Kominfo telah mulai menyelenggarakan berbagai pelatihan, termasuk pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) bagi para ASN.
Kegiatan ini juga menghadirkan Prof. Dr. Kristoko Dwihar Hartomo dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) sebagai narasumber ahli untuk mendampingi penyelarasan regulasi dan arsitektur sistem. Transformasi ini diharapkan dapat menghapuskan ego sektoral antar-perangkat daerah dan membangun sinergi demi mewujudkan Gunungkdul yang cerdas, inklusif, dan bermartabat.