Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan kegiatan “Ngisi Bareng” dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dilaksanakan di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Rabu, (17/6/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Plt. Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih serta jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam sambutannya menekankan bahwa di tengah arus perubahan digital dan pergeseran pola usaha, pemerintah tidak boleh lagi menyusun kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan “kompas” vital untuk memotret struktur ekonomi secara utuh, mulai dari usaha besar hingga UMKM di pelosok desa.
“Statistik bukan sekadar deretan angka mati, melainkan dasar untuk menentukan efektivitas investasi daerah dan ketersediaan lapangan kerja bagi masa depan,” tegas Bupati.
Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah terluas di DIY, mencakup 46% wilayah provinsi atau sekitar 148.536 hektar, dengan garis pantai sepanjang 72 km. Meskipun memiliki potensi besar di sektor pertanian sebagai penyangga pangan DIY (penghasil gaplek dan kacang tanah) serta sektor pariwisata bahari, tantangan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah berharap melalui SE Bupati tahun 2026 terkait untuk mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026, Bupati berharap melalui analisis kekuatan dan kelemahan (SWOT) warga dapat dilakukan lebih tajam untuk mengubah mentalitas masyarakat menjadi agen perubahan yang mandiri.
Kesiapan Teknis Lapangan
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih melaporkan bahwa sebanyak 1.039 petugas telah dikerahkan di Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan tugas mulai dari 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. BPS mengakui adanya tantangan dalam pengumpulan data alamat email perusahaan, namun sangat terbantu dengan dukungan surat edaran Bupati hingga tingkat RT.
“Untuk menjamin keamanan dan menghindari petugas gadungan, seluruh petugas kami di lapangan dilengkapi dengan Rompi resmi, Tanda pengenal (ID Card), dan Surat Tugas resmi.” kata Endang.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebutkan sensus ini dipandang sebagai pilar strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa depan.
“Keberhasilan sensus ini diukur melalui tiga indikator utama: kelengkapan pendataan seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, ketepatan waktu penyelesaian, serta kebenaran dan kejujuran data yang diberikan oleh responden.” kata Sonny saat ditemui seusai acara.
Pihak BPS menekankan bahwa isian kuesioner yang tidak jujur dapat menghasilkan data yang tidak akurat dan berkualitas rendah.
Wakil Kepala BPS juga mengungkapkan, pelaksanaan sensus kali ini memiliki keunikan karena dilakukan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Selain mencakup sektor ekonomi, pendataan ini juga mencakup sensus pertanian, sehingga pemerintah akan memiliki basis data yang komprehensif.
“Para petugas lapangan diingatkan untuk bekerja dengan semangat dan “dengan hati,” mengingat tantangan geografis Gunungkidul yang menantang, mulai dari mendaki gunung hingga melewati sungai. Petugas dituntut untuk memiliki kemampuan menggali informasi yang baik agar tidak ada data yang terlewat atau tidak berkualitas.” ujar Sonny.
Sebagai Perwakilan dari BPS, Sonny memohon partisipasi penuh dari seluruh warga masyarakat untuk menyediakan waktu dan memberikan data secara jujur serta transparan kepada petugas.
Sensus Ekonomi 2026 ini menjadi momentum penting bagi kepemimpinan daerah saat ini, karena tidak semua kepala daerah menjabat tepat pada periode pelaksanaan sensus ekonomi yang berskala sepuluh tahunan ini.
Di akhir acara, Bupati menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Panewu (Camat), hingga tingkat Lurah dan Dukuh untuk mengawal jalannya sensus ini. Para pelaku usaha dan asosiasi seperti Kadin juga diminta memberikan data yang jujur dan akurat, mengingat kerahasiaan data mereka dijamin penuh oleh undang-undang.
“Partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan visi Gunungkidul yang adil, makmur, lestari, dan beradab melalui kebijakan yang berbasis data akurat.” pungkas Bupati.
Kegiatan “Ngisi Bareng” yang dilakukan bersama para pengusaha ini menjadi simbol kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta demi terciptanya kebijakan ekonomi Gunungkidul yang lebih inklusif di masa depan.