Gunungkidul – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Kamis (27/08/2026). Mengusung tema “Peran KPPN Wonosari dalam Mengawal Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul”, KPPN menegaskan posisinya yang kini tidak lagi sekadar sebagai penyalur dana.
Kepala KPPN Wonosari, Ana Sariasih, menyampaikan bahwa KPPN kini mengemban peran strategis sebagai financial advisor atau penasihat keuangan, di samping tugas utamanya sebagai treasury yang menyalurkan anggaran ke daerah maupun dana desa.
“Dalam rangka pertumbuhan ekonomi, kami pertama berperan sebagai advisor kepada central government. Kami memastikan penyaluran anggaran bisa cepat sehingga memberi multiplier effect ke masyarakat dan UMKM,” ujar Ana Sariasih
Ia menambahkan, KPPN juga menjadi advisor bagi local government untuk memastikan dana transfer dipercepat pencairannya agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Ana menekankan pentingnya peran KPPN sebagai Special Mission Advisor yang bersentuhan langsung dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui peran ini, KPPN Wonosari secara khusus mempermudah akses informasi pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha lokal.
Tidak hanya memberikan akses permodalan, KPPN Wonosari juga membekali UMKM dengan program peningkatan kapasitas.
“Kita berikan peningkatan sumber daya melalui pelatihan. Kemarin, misalnya, ada pelatihan bagaimana menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk promosi, baik berupa poster maupun video,” ungkap Ana.
Selain itu, KPPN Wonosari menyediakan wadah bernama ‘Pojok Handayani’. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang bagi UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produk, sekaligus meningkatkan kapasitas usaha dalam hal pengelolaan keuangan, promosi digital, dan fotografi.
Dalam mengukur keberhasilan penyaluran UMi dan KUR di wilayah Gunungkidul, KPPN Wonosari tidak hanya berpatokan pada terpenuhinya target kuota pencairan. Bersinergi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang mengurus pembiayaan UMi, KPPN Wonosari melakukan survei langsung untuk melihat dampak nyata di lapangan.
Ana memaparkan bahwa pihaknya melakukan dua jenis survei utama.
“Pertama adalah survei ketepatan, untuk memastikan data orang yang mengajukan memang betul sesuai. Yang kedua, apakah ada manfaat keekonomiannya. Misalnya, dari yang dulu pegawainya berapa kini jadi berapa, atau omzetnya berapa menjadi berapa. Itu kami lakukan,” tegasnya.
Dalam perjalanannya, KPPN Wonosari menyadari adanya gap atau kesenjangan di lapangan. Masyarakat seringkali telah mengikuti berbagai pelatihan dari pemerintah daerah, namun urung merintis usaha karena terbentur masalah modal.
“Oleh karena itu, kami terus berkomunikasi dengan mitra strategis Pemda dan pemangku kepentingan. Kami memastikan bahwa PIP dan KUR dari perbankan hadir sebagai solusi pembiayaan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ana Sariasih menyampaikan harapan besarnya terhadap sinergi lintas lembaga.
“Harapannya untuk semua mitra kami bisa berkolaborasi. Dengan berkolaborasi dan fokus, pemberdayaan UMKM itu bisa dilakukan bersama-sama dari segala lini, sehingga UMKM kita nanti bisa tumbuh secara berkelanjutan,” pungkasnya
