Yogyakarta– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027.
Pertemuan yang berlangsung di Gedong Pracimasan, Komplek Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Kamis, (23/4/2026) memiliki makna yang sangat krusial karena tahun 2027 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2022-2027.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa RKPD 2027 mengemban tanggung jawab besar sebagai titik evaluasi sekaligus penegasan capaian pembangunan lima tahunan.
Gubernur menginstruksikan agar setiap program yang direncanakan benar-benar difokuskan untuk menutup celah (gap) pencapaian yang masih ada serta mengakselerasi sasaran pembangunan yang belum optimal.
Meskipun mencatat berbagai capaian positif, Gubernur memberikan catatan khusus pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memerlukan perhatian ekstra.
“Isu kemiskinan dan ketimpangan wilayah masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang harus diselesaikan,” tegasnya. Selain itu, menekan tingkat pengangguran terbuka serta mengatasi ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi prioritas utama melalui kebijakan yang lebih inovatif dan terintegrasi.
Sinergi dan Inovasi di Tengah Ketidakpastian Global
Pemerintah DIY juga mendorong penguatan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pertanian berbasis teknologi. Gubernur meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat dalam hal alokasi program dan anggaran guna mendorong sektor-sektor tersebut.
Menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tekanan ekonomi internasional hingga perubahan iklim, Gubernur menekankan pentingnya pola pikir out of the box.
“Pendekatan berbasis data dan bukti (evidence-based) harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan,” tambahnya.
Sri Sultan mewanti-wanti jajarannya agar tidak terjebak dalam rutinitas program yang hanya meneruskan kegiatan lama tanpa evaluasi kritis.
Kolaborasi Pentahelix
Pembangunan DIY ke depan diharapkan tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan kolaborasi lintas sektor melalui konsep pentahelix, yang mencakup Dunia usaha dan industri, Perguruan tinggi (akademisi), Kelompok masyarakat/komunitas, dan Media massa.
Gubernur menutup arahannya dengan mengingatkan bahwa perencanaan yang mantap adalah “peta” menuju tujuan pembangunan yang dicita-citakan.
“Diharapkan forum Musrenbang ini menjadi momentum kristalisasi ide dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat DIY.” tutur Sri Sultan.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta para Bupati dan Walikota se-DIY.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD DIY 2027, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti memaparkan arah kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi mewujudkan Panca Mulia.
“Berdasarkan data makro, pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan IV tahun 2025 mencatatkan angka 5,49%, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.” Papar Sekretaris Daerah.
Ia menambahkan, sektor industri pengolahan, akomodasi makan-minum, serta pertanian masih menjadi kontributor utama perekonomian dengan andil mencapai 52,29%.
Meski demikian, Pemerintah DIY menaruh perhatian khusus pada angka inflasi per Januari 2026 yang menyentuh 4,08%, sedikit di atas target sasaran 2-4%. Selain itu, terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum memenuhi target, seperti inclusive growth index, indeks kebahagiaan, dan indeks Williamson.
Kualitas SDM Unggul di Tingkat Nasional
Di sisi pembangunan manusia, DIY terus menunjukkan performa impresif. Sekda DIY mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2025 mencapai 82,48, yang menempatkan provinsi ini pada posisi kedua tertinggi di Indonesia.
“Capaian ini didorong oleh kenaikan pada seluruh komponen, termasuk umur harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.” ujar Ni Made Dwipanti.
Sementara itu, angka kemiskinan per September 2025 berada di angka 10,086% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,33%.
Tahun 2027 diproyeksikan sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat pondasi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah DIY menetapkan target-target makro yang ambisius.
Untuk mencapai target tersebut, Sekda DIY menekankan pentingnya strategi akselerasi pada kawasan selatan, transformasi warisan budaya menjadi aset ekonomi, serta penguatan skala usaha UMKM.
“Panca Mulia dimaknai sebagai terwujudnya kemuliaan hidup masyarakat yang tercermin dalam menurunnya kemiskinan dan meningkatnya kualitas SDM,” jelas Sekda dalam laporannya.
Proyeksi Anggaran
Dari sisi fiskal, belanja daerah DIY pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp5,59 triliun dengan pendapatan daerah sebesar Rp5,46 triliun. Terdapat perkiraan defisit APBD sebesar 2,92%, yang akan didiskusikan lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan undang-undang.
Pemerintah DIY berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.