Gunungkidul – Presiden Republik Indonesia menghadiri acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, sekaligus melakukan *groundbreaking* pembangunan gudang pangan dan peluncuran operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) secara nasional. Bupati Gunungkidul beserta jajaran Forkopimda Gunungkidul turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring yang dipusatkan di Bulak Bajangan, Rejosari, Kapanewon Wonosari, Sabtu, (16/5/2026) yang menjadi simbol sinergi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat petani dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Di lokasi Bulak Bajangan, total lahan yang dikelola mencapai 8 hektar, di mana 2 hektar di antaranya dipanen pada hari ini dengan melibatkan kelompok tani “Dadi Lestari” di bawah binaan Polres setempat.
Sementara itu, dalam laporannya pada siaran daring, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keberhasilan realisasi penanaman jagung pada tahun 2025 skala nasional di lahan seluas 661.200 hektar dengan hasil panen mencapai 3,9 juta ton. Capaian ini berkontribusi pada peningkatan produksi jaminan pangan nasional sebesar 6,24%.
“Untuk tahun 2026, potensi lahan akan terus dikembangkan, di mana pada kuartal pertama telah dilakukan panen di lahan seluas 101.000 hektar dengan hasil 884.129 ton.” paparnya.
Pada kegiatan kali ini, panen raya dilakukan serentak di lahan seluas 189.176 hektar dengan potensi hasil 1,23 juta ton.
Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa suatu negara tidak akan mungkin bertahan tanpa produksi pangan yang lancar, aman, dan berkesinambungan. Presiden menggarisbawahi bahwa petani dan nelayan adalah produsen utama makanan bagi seluruh bangsa yang harus terus didukung.
“Tidak mungkin suatu negara bertahan (survive) tanpa memproduksi pangan yang lancar. Masalah pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan semua pihak, mulai dari menteri, TNI, Polri, hingga para gubernur dan kepala desa di lapangan,” tegas Presiden.
Presiden juga mengapresiasi peran Polri yang kini tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir sebagai “Polisi Rakyat” yang peduli pada urusan perut dan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan sektor pertanian.